Samsul Hadi Dorong Partisipasi Aktif dan Pengawasan Digital Kunci Demokrasi Bermartabat

Lombok Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat hadir sebagai narasumber dalam acara diskusi bertajuk Membangun Hubungan Sosial Pasca Pemungutan Suara dan Menjaga Stabilitas Kamtibmas. Acara tersebut diselenggarakan oleh Integritas Transformasi Kebijakan Lombok Barat pada Kamis, 19 Desember 2024, bertempat di Sanggar Mutu, Jalan Gerung Utara, Kecamatan Gerung.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Samsul Hadi, anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hamdi, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat. Dan Nengah Hilir, perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Barat. Acara tersebut juga diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda, dan komunitas di Lombok Barat sebagai peserta diskusi.

Dalam Pemaparannya, Samsul Hadi menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang bermartabat. Ia menggarisbawahi peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang transparan dan akuntabel.

“Kami mengajak masyarakat untuk terlibat aktif, melaporkan pelanggaran, dan menjaga netralitas dalam proses pemilu, terutama terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ujarnya.

Samsul Hadi juga menyoroti perkembangan pengawasan digital, yang memungkinkan pelaporan pelanggaran melalui media sosial. “Kami memproses semua laporan baik secara langsung maupun digital, meski tetap membutuhkan bukti dan saksi yang kuat untuk menindaklanjuti kasus,” tambahnya.

Samsul Hadi juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Lombok Barat dalam menjalankan demokrasi. Ia menyebutkan, hingga kini tidak ada laporan pelanggaran besar yang mengganggu stabilitas keamanan. “Ini adalah bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan keberhasilan masyarakat memilih pemimpin sesuai aturan,” katanya.

Sementara itu, Anggota KPU Lombok Barat, Hamdi, mengungkapkan bahwa proses tahapan pemilu berjalan sesuai harapan. “Mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, hingga pemungutan suara pada 27 November 2020 untuk pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur. Namun, jadwal untuk pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih diperkirakan mundur dari Desember ke Januari, menyesuaikan beberapa faktor teknis di tingkat nasional”Jelasnya.

Hamdi juga menyoroti partisipasi masyarakat yang perlu terus ditingkatkan, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam mengawal kebijakan pemimpin terpilih. “Dalam proses ini, kritik membangun sangat penting demi memperbaiki dan menyempurnakan jalannya demokrasi. Hingga saat ini, proses berjalan lancar tanpa konflik besar, dan hasil pemilu diterima tanpa gugatan ke Mahkamah Konstitusi”ungkapnya.

Disamping itu, Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lombok Barat, Nengah Lilir, menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses politik di Kabupaten Lombok Barat. Dalam rapat yang digelar di Hotel Jayakarta pada 2 Desember lalu, Lilir mengungkapkan bahwa seluruh tahapan Pilkada telah berjalan lancar tanpa adanya perselisihan hasil pemilu.

“Kita semua telah mengetahui hasil rapat tersebut, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak telah dipastikan sebagai pemenang. Karena tidak ada permohonan perselisihan, kini kita tinggal menunggu pelantikan bupati pada 10 Februari 2024,” ujar Nengah Lilir.

Ia juga menegaskan bahwa Kesbangpol memiliki tugas penting dalam menjaga stabilitas politik dan kesatuan bangsa, baik dalam konteks politik dalam negeri maupun politik luar negeri. “Kami berkomitmen mendukung jalannya demokrasi yang bersih dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, Kesbangpol berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, Kepolisian, dan TNI, untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses. “Kami bertugas mengoordinasikan segala potensi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan,” jelas Lilir.

Lebih lanjut, Nengah Lilir menjelaskan bahwa Kesbangpol juga fokus pada pembinaan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman.

“Melalui forum-forum diskusi dengan para tokoh, kami berupaya memperkuat semangat kebangsaan agar bangsa Indonesia tetap bersatu meski berbeda agama, budaya, dan pandangan politik,” katanya.