Ngabuburit Pengawasan, Bawaslu Lobar Perkuat Peran Masyarakat dalam Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan

Gerung – Bawaslu Lombok Barat menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan dengan tema Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasan Basri sebagai narasumber. Turut hadir Anggota Bawaslu Lombok Barat Samsul Hadi dan Hesty Rahayu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Lombok Barat  Muhamad Taisir beserta jajaran staf, rekan-rekan Bawaslu se-NTB, serta mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam pengantarnya, Samsul Hadi menegaskan pentingnya peran aktif seluruh jajaran dalam pelaksanaan uji petik sebagai langkah terobosan dalam pengawasan PDPB.

“Mari kita ambil peran untuk melakukan uji petik sebagai upaya terobosan dalam pengawasan PDPB. Ini adalah langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga akurasi data pemilih,” ujar Samsul.

Ia menekankan bahwa pengawasan PDPB bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, melainkan tugas bersama seluruh jajaran sekretariat. Samsul juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat dengan Bawaslu Provinsi guna memperkuat pelaksanaan uji petik di daerah. Selain itu, ia mengajak masyarakat Lombok Barat untuk turut berpartisipasi aktif.

“Jika berdomisili di Lombok Barat dan memiliki keluarga yang meninggal dunia atau pindah domisili, mari segera laporkan kepada kami agar data pemilih tetap akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Hasan Basri dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan kerja kolektif sekaligus tanggung jawab moral.

“PDPB adalah kerja kolektif, bahkan bisa disebut kerja ilahiah. Kita mengurus data orang hidup dan meninggal, memastikan siapa yang masih memenuhi syarat dan siapa yang tidak. Karena itu, sebelum mengajak orang lain menyiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri secara kaffah,” tegas Hasan.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang maksimal dengan menggunakan Form A sebagai instrumen pengawasan, serta membuka dan mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat melalui WhatsApp atau media lainnya agar laporan dapat segera ditindaklanjuti. Hasan meminta Bawaslu Lombok Barat memfokuskan uji petik pada pemilih pemula, perubahan data, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Pengawasan PDPB berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, serta Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan proses pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus guna memastikan daftar pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Fokus pengawasan meliputi pemilih baru, perubahan data, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Adapun indikator pengawasan mencakup temuan data ganda, pemilih meninggal yang masih terdaftar, pemilih pindah domisili, pemilih pemula yang belum terdaftar, serta ketidaksesuaian data faktual di lapangan. Tujuan pengawasan ini adalah menjamin hak pilih warga negara, mencegah data tidak valid, menjaga integritas daftar pemilih sebelum tahapan pemilu, serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.

Hasan Basri kembali menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan.

“Masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan kondisi faktual di lapangan. Pengawas tidak mungkin menjangkau seluruh pemilih tanpa partisipasi publik,” jelasnya.

Bentuk peran konkret masyarakat antara lain memastikan diri dan keluarga telah terdaftar sebagai pemilih, mengawasi proses pencocokan dan penelitian data di lingkungan sekitar, memberikan tanggapan saat DPB diumumkan, serta melaporkan data tidak valid kepada pengawas pemilu.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen pengawasan data pemilih di bulan Ramadan, sekaligus mempererat kolaborasi antara Bawaslu, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan pengawasan berkelanjutan dan partisipasi publik yang aktif, diharapkan data pemilih di Lombok Barat semakin akurat, potensi pelanggaran dapat diminimalisir, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat.