Dari Pencegahan hingga Adjudikasi, Bawaslu Lombok Barat Perkuat Pemahaman Kewenangan Pengawasan Pemilu
|
Gerung, Senin, 16 November 2026 – Pengawasan Pemilu bukan sekadar mengawasi jalannya tahapan, tetapi juga memastikan setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan setiap persoalan yang muncul ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Semangat inilah yang menjadi fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan Diskusi Seputar Literasi Demokrasi (DISERTASI), Senin (16/11/2026).
Mengangkat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 94, kegiatan DISERTASI kali ini menjadi ruang penguatan kapasitas dan pendalaman pemahaman bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan kelembagaan dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta penanganan sengketa proses Pemilu.
Dalam diskusi tersebut, Pasal 94 menjadi pokok pembahasan karena memuat tiga aspek penting yang menjadi bagian dari tanggung jawab Bawaslu dalam mengawal demokrasi, yakni pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, serta penindakan sengketa proses Pemilu.
Pada aspek pencegahan, Bawaslu memiliki tugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Pembahasan ini menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan persoalan setelah pelanggaran terjadi. Sebaliknya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas melalui pemetaan kerawanan, koordinasi lintas sektor, edukasi politik, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawal proses demokrasi.
Selanjutnya, pada aspek penindakan pelanggaran Pemilu, Pasal 94 mengatur tugas Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, melakukan investigasi, menentukan jenis dugaan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara Pemilu, maupun tindak pidana Pemilu, serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai kewenangannya.
Sementara itu, dalam aspek penanganan sengketa proses Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan menerima permohonan penyelesaian sengketa, melakukan verifikasi formal dan materiil, melaksanakan mediasi antarpihak yang bersengketa, serta melakukan proses adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan penting dalam memastikan pengawasan Pemilu berjalan secara menyeluruh. Pencegahan menjadi langkah awal untuk meminimalkan potensi pelanggaran, penindakan menjadi instrumen penegakan aturan, sedangkan penyelesaian sengketa menjadi mekanisme untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam proses Pemilu.
Kegiatan DISERTASI ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Koordinator Sekretariat (Korsek), serta jajaran staf kesekretariatan. Melalui forum diskusi tersebut, seluruh jajaran didorong untuk tidak hanya memahami ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara tepat, profesional, dan bertanggung jawab.
DISERTASI juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya belajar di lingkungan kelembagaan Bawaslu. Dengan memperkuat literasi regulasi, setiap jajaran diharapkan memiliki kesamaan pemahaman dalam menghadapi berbagai dinamika pengawasan, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta menentukan langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan kewenangan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Sebab, Pemilu yang berintegritas tidak hanya lahir dari regulasi yang kuat, tetapi juga dari pengawas yang memahami aturan, bekerja secara profesional, serta memiliki keberanian dan komitmen dalam menjaga tegaknya demokrasi.
DISERTASI bukan sekadar ruang diskusi, melainkan ruang untuk mengasah pemahaman, memperkuat komitmen, dan memastikan setiap langkah pengawasan berpijak pada aturan demi terwujudnya Pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.
Penulis : tar
editor : tar
Foto : Imam