Pastikan Data Parpol Tetap Mutakhir, Bawaslu Lombok Barat Bangun Koordinasi dengan KPU

Gerung, Kamis, 12 November 2026 – Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat terkait pemutakhiran data partai politik Semester II Tahun 2026. Koordinasi berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Hesty Rahayu, bersama staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kunjungan tersebut diterima oleh Plt. Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat bersama Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Hamdi.

Dalam pertemuan tersebut, Hesty Rahayu menegaskan pentingnya penyampaian informasi kepada seluruh partai politik mengenai kewajiban pemutakhiran data Semester II Tahun 2026 yang mencakup periode Juli hingga Desember 2026.

“Kami mengingatkan KPU Kabupaten Lombok Barat agar menginformasikan kepada seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik Semester II Tahun 2026, yaitu untuk periode Juli sampai dengan Desember. Hal ini penting agar seluruh partai politik dapat mengetahui dan menindaklanjuti kewajiban pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa tersebut.

Ia menjelaskan, imbauan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terkait pemutakhiran data partai politik Semester II Tahun 2026. Bawaslu berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh partai politik sehingga proses pemutakhiran data dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.

Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Kabupaten Lombok Barat menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti imbauan Bawaslu dengan menyurati masing-masing partai politik agar segera memperhatikan dan melaksanakan pemutakhiran data Semester II Tahun 2026.

Selain membahas pemutakhiran data, koordinasi juga menyinggung perkembangan akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Terkait rencana penutupan akses SIPOL, disampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota akan menerima surat pemberitahuan atau surat dinas dari KPU Republik Indonesia sebagai dasar tindak lanjut di tingkat daerah.

Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan bahwa akses SIPOL hanya diberikan kepada satu orang pengguna (user) dari masing-masing partai politik.

“Informasi terkait akses SIPOL ini juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama mengenai kebijakan akses yang diberikan kepada satu orang pengguna dari masing-masing partai politik. Kami berharap setiap perkembangan kebijakan maupun petunjuk teknis dari KPU RI dapat disampaikan dengan jelas kepada jajaran KPU di daerah,” tambah Hesty.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data partai politik sebagai bagian dari pengawasan kepemiluan di luar tahapan. Sinergi antara Bawaslu dan KPU diharapkan mampu mendorong tertib administrasi kepartaian, meningkatkan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan yang berlaku, serta mewujudkan tata kelola kepemiluan yang transparan dan akuntabel.