Pastikan Data Pemilih Akurat, Bawaslu Lombok Barat Dorong Pengawasan PDPB Lebih Progresif

Gerung, 13 November 2026 – Dalam upaya memastikan akurasi dan validitas data pemilih menjelang tahapan Pemilu mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB selama Oktober 2026 sekaligus mengoordinasikan hasil uji petik yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB. Rapat tersebut juga menjadi ruang berbagi informasi, menyampaikan kendala, serta memperkuat strategi pengawasan dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, menegaskan bahwa pengawasan PDPB bukan sekadar menjalankan tugas administratif kelembagaan, melainkan bagian penting dari upaya melindungi hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Ia mendorong seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar lebih serius menindaklanjuti setiap informasi hasil pengawasan, khususnya terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang telah meninggal dunia.

Hasan Basri juga menekankan pentingnya membedakan penanganan data berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung. Apabila pengawas telah memperoleh dokumen autentik berupa akta kematian atau surat keterangan dari pemerintah desa, Bawaslu dapat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU agar pemilih tersebut dicoret dari daftar pemilih. Sementara itu, apabila informasi meninggal dunia telah terkonfirmasi secara faktual tetapi belum dilengkapi dokumen administrasi, KPU perlu didorong untuk melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan tindak lanjutnya.

"Seluruh hasil pengawasan dan saran perbaikan harus terdokumentasi dengan baik. Jangan sampai kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan tidak memiliki rekam jejak administrasi yang jelas. Ini merupakan bagian dari upaya kita menjaga hak pilih masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Hasan Basri mengingatkan agar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota tidak mengabaikan publikasi hasil pengawasan PDPB. Menurutnya, kerja-kerja pengawasan terhadap daftar pemilih merupakan bagian penting dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang perlu diketahui masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Samsul Hadi, turut menyampaikan perkembangan hasil pengawasan dan uji petik PDPB yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang disampaikan, Bawaslu Lombok Barat telah mengidentifikasi sebanyak 93 pemilih dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 31 pemilih baru.

Samsul Hadi menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pola penelusuran langsung ke desa, kecamatan, serta instansi yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan. Dalam satu bulan, jajaran Bawaslu Lombok Barat rata-rata melaksanakan dua kali kegiatan penelusuran lapangan untuk memperoleh informasi dan mencocokkan data pemilih dengan kondisi faktual di masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait akses terhadap data kependudukan. Tidak semua instansi atau pihak terkait dapat memberikan data secara langsung, sehingga diperlukan pendekatan koordinasi dan penyampaian permohonan data secara tertulis sesuai kebutuhan pengawasan.

"Kami melakukan penelusuran secara langsung ke desa maupun instansi terkait untuk mendapatkan data pemilih baru dan TMS. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah belum semua instansi dapat memberikan data secara langsung. Karena itu, kami juga menyiapkan permohonan tertulis agar kebutuhan data pengawasan dapat disampaikan secara jelas," ungkap Samsul Hadi.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Lombok Barat berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan PDPB melalui penelusuran faktual, koordinasi lintas instansi, penyampaian saran perbaikan kepada KPU, serta penguatan dokumentasi dan publikasi hasil pengawasan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih, sekaligus memastikan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sebab, menjaga kualitas daftar pemilih bukan hanya tentang memastikan angka dalam daftar pemilih, tetapi juga memastikan tidak ada hak pilih masyarakat yang terabaikan. Data pemilih yang akurat adalah fondasi penting bagi terwujudnya Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.