Bawaslu NTB Dorong Humas Jadi Motor Edukasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Gerung, 28 November 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat kembali menghadirkan inovasi edukasi publik melalui Podcast Edukasi Demokrasi dengan tema “Peran Penting Humas Bawaslu dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif”. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dengan menghadirkan narasumber Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, S.Pd.I, serta dipandu oleh staf Humas Bawaslu Lombok Barat, Lalu Imam Setiyadi, sebagai host.Jum'at 28/11/2025 

Dalam podcast tersebut, Hasan Basri menegaskan bahwa peran Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan garda terdepan dalam menjaga keterbukaan informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Ia menyebut Humas sebagai “wajah lembaga” sekaligus “mujahid demokrasi” yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan secara akurat dan bertanggung jawab.

Menurutnya, komunikasi publik yang dilakukan Humas harus diarahkan pada tiga tingkatan tujuan, yaitu masyarakat melihat dan mendengar, memahami, serta melaksanakan pesan-pesan edukatif yang disampaikan. Untuk itu, infrastruktur publikasi dan sumber daya manusia Humas harus dipersiapkan secara matang.

Hasan Basri juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan jumlah objek pengawasan di Lombok Barat yang mencapai sekitar 700.000 pemilih, sementara jumlah pengawas pemilu tidak mencapai 2.000 orang di semua tingkatan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, Humas memiliki peran sentral dalam mengedukasi publik agar terlibat aktif dalam pengawasan.

“Humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasan memaparkan empat prinsip penting yang harus menjadi pegangan Humas Bawaslu, yaitu:

1. Inovatif dan adaptif, khususnya dalam memanfaatkan media sosial sebagai kanal komunikasi efektif bagi generasi milenial dan Gen Z.

2. Kolaboratif, dengan membuka ruang kerja sama antarlembaga seperti KPU, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga partai politik.

3. Konsistensi (istiqomah) dalam menjalankan program publikasi untuk membangun memori publik terhadap kinerja Bawaslu.

4. Edukasi dan tanggung jawab, memastikan setiap informasi yang disampaikan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menekankan pentingnya publikasi setiap kegiatan Bawaslu sesuai prinsip, “Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri juga harus tahu,” yang bermakna bahwa setiap aktivitas Bawaslu harus diketahui publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Semua kegiatan harus dipublikasikan dengan baik,” jelasnya.

Menutup sesi podcast, Hasan Basri menyampaikan tiga pesan penting bagi seluruh Humas Bawaslu, khususnya di NTB:

1. Cintai pekerjaan, karena rasa cinta akan membuat tugas kehumasan tetap berjalan meski dalam keterbatasan.

2. Pahami regulasi, agar setiap bentuk publikasi sesuai ketentuan hukum dan etika kepemiluan.

3. Jangan pesimis, terus menjadi Mubaligh Demokrasi yang tidak lelah menyebarkan nilai kebaikan dan pendidikan politik.

Ia menegaskan, sehebat apa pun kinerja Bawaslu, semuanya akan sia-sia jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada publik.