Bawaslu Lombok Barat Raih Penghargaan Kehumasan Pemilu 2024

Lombok Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat mendapatkan penghargaan Apresiasi Kehumasan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, profesionalisme, dan kinerja unggul Bawaslu Lombok Barat dalam tugas kehumasan selama Pemilu Serentak 2024.

Penganugerahan penghargaan berlangsung dalam Rapat Evaluasi dan Penghargaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, yang bertempat di Idoop Hotel Mataram pada Jumat, 6 Desember 2024.

Acara ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Hasan Basri; Kasubag Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Ida Ayu Wayan Manik Kurniati; serta Koordinator Divisi, Kasubag, dan staf kehumasan dari seluruh Bawaslu di NTB.

Dalam Penyampaiannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Lombok Barat, Samsul Hadi, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung suksesnya Pemilu 2024 di Lombok Barat."Tidak ada sengketa hasil atau proses pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang menunjukkan kepuasan para peserta terhadap hasil pemilu," ujar Samsul.

Lebih lanjut, Samsul menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan pemilu guna meningkatkan kualitas pemilu di masa depan."Kami mengajak semua elemen, termasuk penyelenggara pemilu, kontestan, tim sukses, relawan, pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat umum untuk mengambil pelajaran dari setiap tahapan Pemilu 2024 agar kesalahan yang terjadi tidak terulang di masa depan," tambahnya. 

Menurut Samsul, pemilihan sebagai langkah awal meningkatkan kualitas pemilu di masa yang akan datang, penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi Bawaslu Lombok Barat untuk terus mendukung integritas dan transparansi pemilu. Ia juga menyebut bahwa kerja-kerja kehumasan Bawaslu Lombok Barat akan terus diperkuat melalui perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi, maupun komunitas yang fokus pada isu - isu penyelenggaraan pemilu.

"Pengetahuan publik tentang pemilu harus terus ditingkatkan, tidak hanya pada momentum lima tahunan, melainkan secara berkelanjutan. Dengan cara ini, kami yakin partisipasi publik, khususnya dalam pengawasan partisipatif, akan semakin meningkat ke depannya," tutup Samsul.