Bawaslu Lombok Barat Luncurkan Podcast Edukasi Demokrasi untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Lombok Barat – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat resmi meluncurkan program Podcast Edukasi Demokrasi sebagai ruang diskusi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Acara peluncuran berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Lombok Barat, Jalan Gatot Subroto, Gerung, pada Senin, 10 Februari 2025. Acara tersebut dihadiri Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Makrifatullah, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Abdurrahman, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Hesty Rahayu. Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Rizal Umami, menyatakan bahwa peluncuran program ini merupakan momen penting bagi Bawaslu. “Hari ini merupakan momen penting bagi Bawaslu Lombok Barat, karena kami resmi meluncurkan program inovatif sebagai upaya untuk terus menjaga semangat dan pemahaman demokrasi di tengah masyarakat. Meskipun tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah usai, kami meyakini bahwa edukasi dan diskusi tentang demokrasi tidak boleh berhenti,” ujarnya. Rizal menambahkan bahwa Podcast Edukasi Demokrasi hadir sebagai ruang diskusi yang lebih luas, mudah diakses, dan informatif bagi seluruh lapisan masyarakat. “Melalui platform digital ini, kami ingin menjadikan demokrasi sebagai topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi,” jelasnya. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan diskusi yang efektif bagi masyarakat dalam memahami pentingnya demokrasi serta peran Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga integritas pemilu. “Kami berharap, Podcast Edukasi Demokrasi dapat menjadi sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya demokrasi, regulasi pemilu, serta peran Bawaslu dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia,” tambah Rizal. Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Lombok Barat, Samsul Hadi, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk tetap eksis di luar tahapan pemilu melalui berbagai inovasi. “Hari ini kami meluncurkan Podcast Edukasi Demokrasi dengan tujuan menjadikan ruang digital sebagai tempat diskusi yang mudah dan murah, namun tetap berbobot serta tidak mengurangi substansi demokrasi,” ujarnya. Samsul menekankan bahwa podcast ini tidak hanya diperuntukkan bagi Divisi P2H, tetapi juga untuk seluruh divisi di Bawaslu Lombok Barat secara kelembagaan. “Misalnya, Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) bisa membahas aturan dalam proses penanganan pelanggaran. Begitu pula Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) dapat berbicara sesuai regulasi yang ada. Sementara itu, Divisi SDM dapat membahas pembinaan internal dan berbagai hal lain yang melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi atau pakar demokrasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Samsul menyatakan bahwa program ini juga akan melibatkan mitra-mitra Bawaslu, termasuk perguruan tinggi, komunitas masyarakat, serta kelompok pemuda. “Dengan demikian, diskusi mengenai demokrasi tidak akan berhenti meskipun tahapan pemilu telah berakhir,” tegasnya. Topik yang akan dibahas dalam podcast ini mencakup regulasi pemilu dan pilkada 2024, serta aturan pemilu yang akan datang. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah edukasi yang efektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi. Dengan peluncuran Podcast Edukasi Demokrasi, Bawaslu Lombok Barat berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.