Bawaslu Lombok Barat Ikuti Rakor Persiapan Pengawasan PDPB 2025 Secara Daring

Gerung – Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan PDPB secara daring pada Senin, 16 Juni 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Lombok Barat, Samsul Hadi, bersama staf Pencegahan dan Humas. Rakor turut melibatkan jajaran pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, L.A. Bayoni, secara resmi membuka kegiatan ini dan menegaskan bahwa Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU.

“PDPB memiliki tantangan seperti data ganda, NIK terbalik, dan pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pengawas,” tegas Bayoni.

Sementara itu, Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI, Eliazar Barus, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi pengawasan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf b, dan Pasal 104 huruf b.

Tak hanya itu, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, turut memaparkan strategi pengawasan PDPB yang meliputi pencegahan, pengawasan langsung, uji petik, pengawasan partisipatif, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Ia menegaskan bahwa akurasi data pemilih menjadi fondasi penting dalam menjamin pemilu yang demokratis.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Diharapkan hasil Rakor ini segera ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui unit koordinasi teknis masing-masing.