Bawaslu Lombok Barat Dorong Literasi Politik Masyarakat Lewat Penguatan Kelembagaan

Lombok Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja pada 21–23 Agustus 2025 di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lombok Barat, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, perwakilan mahasiswa, serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekjen KIPP Kaka Suminta, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB Lalu Ahmad Yani, S.Km., M.Kes., Anggota Bawaslu Provinsi NTB Suhardi, S.IP., M.H, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Nujumuddin, Rektor IAI Qomarul Huda Muhammad Ahyar Fadly, M.Si, serta Ketua KPU Lombok Barat Lalu Rudi Iskandar, S.Sos., M.H.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, politik tidak hanya sebatas praktik partai politik, tetapi menyangkut cara mencapai tujuan bersama melalui metode, kebijakan, dan interaksi sosial yang strategis.

“Politik itu tidak berhenti pada partai politik semata. Kehidupan kita sehari-hari pun sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, mulai dari harga bahan pokok hingga regulasi hukum. Karena itu, semua pihak bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi politik masyarakat,” ujarnya.

“dan kebijakan apapun yang dihasilkan itu berasal dati ujung pulpen pemetintahan, sehinga masyarakat tidak boleh asal – asalan dalam memilih pemimpin”Tambahnya

Rizal juga berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang evaluasi dan penguatan sinergi antara Bawaslu dengan mitra strategis, khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang. Ia menekankan perlunya kontribusi pemikiran dari berbagai elemen masyarakat untuk mendorong perbaikan regulasi, termasuk kemungkinan perubahan Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada.

“Kita ingin kegiatan ini tidak hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga wadah untuk memberi masukan dan sumbangsih pemikiran bagi perbaikan sistem demokrasi ke depan,” tandasnya.