Bawaslu Lobar Ingatkan Pentingnya Mitigasi Risiko dalam Distribusi Logistik Pilkada

Lombok Barat, 18 November 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aruna Senggigi pada Senin (18/11) 

Acara dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Bawaslu Lombok Barat, Kodim 1606 Mataram, Kabagops Polres Lombok Barat, Kapolsek Batu Layar, stakeholder terkait,PT Pos Indonesia, camat se-Kabupaten Lombok Barat. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris KPU Lombok Barat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU Lombok Barat, dan Polres Lombok Barat.

Dalam Kegiatan tersebut anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hesty Rahayu.,S.T.,MM menyoroti pentingnya perhatian ekstra terhadap distribusi logistik Pilkada. “hampir 90% logistik Pilkada tidak tahan air, sehingga perlu adanya mitigasi risiko bencana yang dapat muncul, terutama saat musim hujan atau kondisi cuaca ekstrem”Ungkapnya.

Hesti juga menekankan bahwa perjalanan logistik dari desa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus direncanakan dengan matang. “TPS perlu dipastikan dalam kondisi yang siap menerima dan menyimpan logistik dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kendala operasional selama pelaksanaan pemilu”Tambah hesty.

“Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi logistik berjalan lancar, aman, dan sesuai jadwal sehingga mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada”Harapnya.

sementara itu, Ketua KPU Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar.,MH menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam distribusi logistik yaitu ketepatan jumlah, jenis, dan waktu pengiriman. “Logistik seperti surat suara, formulir, bilik suara, dan alat pencoblosan akan dipastikan tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai kebutuhan”ungkapnya.

“Rencana loading distribusi akan dimulai pada H-2 dengan pengecekan ulang oleh PPK dan PPS untuk memastikan akurasi jumlah dan jenis logistik”tambah Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat.

Tak hanya itu, Ketua KPU juga menegaskan bahwa “tindakan hukum akan diberlakukan terhadap penyelenggara pemilu yang melaporkan kekurangan logistik tanpa dasar yang valid”Tandasanya.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran proses pemilu 2024. Sinergi antara KPU, Polres, Bawaslu, PT Pos Indonesia, dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.