Bawaslu Lobar Gelar P2P Pemilu 2029, Dorong Pengawasan Partisipatif yang Berdampak Nyata

GERUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat". Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026 ini bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bapak Hasan Basri, S.Pdi., Kepala Bagian Pengawasan Provinsi NTB Ibu Ida Ayu Wayan Manik Kurnia, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Koordinator Sekretariat Bawaslu Lombok Barat, serta para peserta P2P yang siap menjadi garda terdepan pengawasan pemilu yang berasal dari organisasi masyarakat, organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Pedagang dan lain sebagainya.

Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Bapak Hasan Basri, S.Pdi., dalam sambutan sekaligus membuka acara secara resmi menekankan bahwa para peserta yang hadir bukanlah individu kosong, melainkan bagian dari komunitas sosial yang aktif—baik kelompok arisan, pengajian, maupun komunitas lainnya. Ia meminta agar setelah pelatihan ini, para peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret.

"Teman-teman di sini harus memahami bahwa pekerjaan ini tidak berhenti di ruangan ini. Nanti akan ada Rencana Tindak Lanjut. Apa yang didapatkan di sini, bagikan ke komunitas kalian. Jangan sampai apa yang tertulis di kertas berbeda dengan aksi nyata di lapangan," tegas Hasan Basri.

Beliau juga memberikan simulasi sederhana mengenai kekuatan media sosial sebagai alat pengawasan. Jika seorang pengawas partisipatif mengunggah konten edukasi pemilu yang dibaca oleh 500 orang, dan setidaknya 10% dari mereka paham serta mau mengamalkannya, maka sudah ada puluhan orang yang terselamatkan dari praktik politik yang keliru.

"Mulailah dari hal sederhana, misalnya berdialog dengan tokoh agama atau imam masjid, lalu suarakan kebaikan demokrasi itu di media sosial masing-masing," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas antusiasme para peserta. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar membuat peserta bergerak dan berfungsi, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas demokrasi.

"Demokrasi di Indonesia tidak akan pernah bisa bergerak maju tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Anda semua adalah pengawas, pemantau, sekaligus corong dari Bawaslu itu sendiri," ujarnya.

Ia mengakui secara jujur bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan personel yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan jajaran KPU, terutama pada tingkat kecamatan, desa, hingga ke Pengawas TPS (PTPS). Oleh karena itu, kehadiran pengawas partisipatif sangat krusial untuk meminimalisir pelanggaran di tengah masyarakat.

"Tujuan kita ada dua: memberikan edukasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mencegah pelanggaran. Masa depan dan kebijakan pemimpin yang kita pilih 5 tahun ke depan akan berdampak langsung pada hajat hidup kita, bahkan sampai harga kebutuhan pokok di dapur orang tua kita. Apa jadinya kalau masyarakat tidak peduli?" lanjutnya memotivasi peserta.

Sebagai pembuka rangkaian acara, Koordinator Sekretariat Bawaslu Lombok Barat, Muhammad Taisir, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus rasa terima kasih atas sinergi seluruh elemen masyarakat dan pimpinan Bawaslu NTB. Ia memastikan pihak sekretariat akan memfasilitasi kegiatan P2P ini secara optimal demi melahirkan barisan pengawas partisipatif yang militan di Bumi Patut Patuh Patju.

Menariknya, pelatihan ini dikemas secara terukur. Usai seremonial pembukaan, para peserta langsung ditantang melalui sesi pre-test untuk mengukur pemahaman awal mereka.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi serta diskusi interaktif bersama narasumber dari jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Lombok Barat. Sebagai penutup, performa dan peningkatan kapasitas peserta kembali dievaluasi secara ketat melalui lembar post-test.