Rakor IDI Lombok Barat, Rizal Umami Tekankan Pentingnya Pengukuran Kualitas Demokrasi

Lombok Barat, 13 Agustus 2026 – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat, Rizal Umami, menghadiri Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan di Aula Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (13/8/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum bersama untuk membahas perkembangan, pengukuran, serta berbagai indikator yang memengaruhi kualitas demokrasi di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah unsur pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, aparat keamanan, lembaga statistik, organisasi keagamaan, serta pemangku kepentingan terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektur Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta unsur Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, rapat juga dihadiri unsur Kepolisian Resor Lombok Barat, Komando Distrik Militer 1606/Mataram, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Barat, serta sejumlah perangkat daerah dan bidang teknis terkait.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Rizal Umami, menyampaikan sejumlah catatan terkait pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia, khususnya mengenai indikator kualitas demokrasi dan keterkaitannya dengan kinerja lembaga.

Menurut Rizal, salah satu tantangan dalam pengukuran indeks demokrasi adalah bagaimana menentukan indikator yang benar-benar mampu menggambarkan kualitas demokrasi secara utuh. Ia menilai, peningkatan capaian pada satu indikator tidak selalu berarti seluruh aspek demokrasi mengalami peningkatan yang sama.

“Kita menghadapi dilema dalam menentukan indikator kualitas demokrasi. Ketika satu indikator meningkat, belum tentu indikator lainnya juga meningkat. Karena itu, perlu ada ukuran yang mampu menggambarkan kualitas demokrasi secara lebih komprehensif,” ungkap Rizal.

Rizal juga menyoroti pentingnya melihat kinerja lembaga secara berimbang. Dalam konteks pengawasan pemilu, misalnya, terdapat aspek pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa. Masing-masing aspek memiliki indikator tersendiri yang tidak selalu menunjukkan capaian yang sama.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan evaluasi indikator IDI agar hasil pengukuran tidak hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan dampak dari pelaksanaan fungsi kelembagaan.

Selain persoalan indikator, Rizal menyoroti adanya pengaruh siklus tahapan pemilu terhadap capaian indeks demokrasi. Menurutnya, karakteristik aktivitas demokrasi pada masa tahapan pemilu tentu berbeda dengan masa non-tahapan.

“Ketika memasuki tahapan pemilu, aktivitas demokrasi meningkat, mulai dari pengawasan, kampanye, partisipasi masyarakat, hingga penanganan pelanggaran. Namun ketika tahapan pemilu selesai, aktivitas tersebut mengalami perubahan. Karena itu, pengukuran demokrasi perlu mempertimbangkan siklus tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa indikator yang digunakan perlu mampu menggambarkan kondisi demokrasi baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan pemilu. Dengan demikian, capaian IDI dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan demokrasi secara berkelanjutan.

Rizal juga menyampaikan persoalan sumber data dan keterbatasan geografis dalam proses pengukuran. Menurutnya, tidak seluruh dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat kabupaten dapat tergambarkan secara utuh melalui sumber data yang tersedia di tingkat provinsi.

“Tidak semua persoalan yang terjadi di kabupaten dapat terpotret melalui data di tingkat provinsi. Begitu juga dengan perkembangan di media sosial dan ruang digital yang semakin berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menentukan sumber data dan metode pengukuran,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga menyinggung pentingnya melihat proses penanganan pelanggaran secara lebih komprehensif. Dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu, terdapat keterlibatan berbagai unsur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hasil akhir suatu perkara tidak dapat semata-mata dijadikan satu-satunya ukuran kualitas kinerja lembaga.

Menurutnya, proses penanganan, koordinasi antar-lembaga, mekanisme pembahasan, serta alasan hukum dalam setiap keputusan juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari gambaran kualitas demokrasi dan penegakan hukum pemilu.

“Output dari sebuah penanganan pelanggaran tidak bisa dilihat hanya dari apakah perkara tersebut berlanjut atau dihentikan. Ada proses yang harus dilihat secara utuh, termasuk koordinasi dan mekanisme antar-lembaga yang terlibat,” tegas Rizal.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengukuran IDI Kabupaten Lombok Barat.

Bawaslu Kabupaten Lombok Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan demokrasi melalui pengawasan pemilu yang berintegritas, pencegahan pelanggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi kepada publik.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lombok Barat secara berkelanjutan.