Perkuat Pemahaman Substansi Kepemiluan, Ketua dan Anggota Bawaslu Lombok Barat Ikuti Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Lombok Barat, Kamis, 5 November 2026 – Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) secara daring melalui Zoom Meeting. Kamis (05/11/26)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta pemahaman substantif Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu. Penguatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Seleksi Awal Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Pada pelaksanaan hari ini, terdapat dua materi utama yang menjadi fokus pendalaman. Materi pertama bertajuk “Desain Sistem Pemilu dan Penataan Daerah Pemilihan” yang disampaikan oleh Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem. Materi ini membahas konsep dan berbagai aspek dalam merancang sistem Pemilu serta penataan daerah pemilihan.

Selanjutnya, materi kedua mengangkat tema “Sistem Konversi Suara, Alokasi Kursi, dan Desain Kompetisi Elektoral” yang disampaikan oleh Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., Guru Besar Ilmu Politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Melalui kedua materi tersebut, peserta memperoleh penguatan pemahaman mengenai desain sistem Pemilu, mekanisme konversi suara menjadi kursi, serta berbagai aspek kompetisi elektoral yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Keikutsertaan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi pengawasan. Dengan penguatan pengetahuan dan pemahaman terhadap substansi kepemiluan, diharapkan jajaran pengawas Pemilu semakin siap menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara profesional, berintegritas, dan berkualitas dalam menjaga demokrasi di Indonesia.