Kawal Demokrasi Berintegritas, Bawaslu Lombok Barat Matangkan Kesiapan Pengawasan Tahapan Pemilu

Gerung - Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) secara daring, Senin (09/11/2026). 

Bimtek yang bertajuk "Bawaslu Membelajarkan: Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengawas Pemilu Melalui Pendalaman Dua Materi Jilid II" ini merupakan kelanjutan dari bimtek sebelumnya dengan fokus pada materi verifikasi peserta pemilu, kampanye, dan dana kampanye serta perencanaan, tata kelola tahapan pemilu, dan data pemilih.

Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami, didampingi Anggota Bawaslu, Abdurrahman dan Hesty Rahayu, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu, tampak hadir dan mengikuti bimtek tersebut secara daring dari Kantor Bawaslu Lombok Barat.

Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan komitmen lembaga dalam menyerap materi krusial guna memperkuat kualitas pengawasan di daerah. Berdasarkan resume materi kegiatan, terdapat beberapa poin substansial yang menjadi fokus penguatan, di antaranya: Verifikasi Peserta, Kampanye, dan Dana Kampanye Pengawasan difokuskan untuk meminimalisir rejim otokrasi elektoral demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Materi juga mengupas tuntas celah regulasi dana kampanye, mulai dari alur pelaporan LADK hingga LPPDK, tingginya angka pengeluaran kandidat, kerawanan mahar politik, hingga maraknya politik uang (vote buying) dan belanja digital non-resmi serta ancaman disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Selain itu, ditegaskan pula aturan pelaksana kampanye, metode kampanye berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, hingga ketentuan khusus bagi pejabat negara. San Perencanaan, Tata Kelola Tahapan, dan Logistik Pemilu Aspek tata kelola logistik pemilu ditekankan pada pemenuhan prinsip 6T+1 (Tepat Prosedur, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, serta Efisiensi Anggaran). Pengawasan melekat perlu diperketat pada titik-titik rawan, mulai dari transparansi Sistem Informasi Logistik (Silog), akurasi data pemilih, kualitas cetak logistik, hingga tantangan distribusi di daerah 3T dengan menggandeng mitigasi cuaca BMKG dan pengamanan Gakkumdu. 

Menanggapi materi pendalaman tersebut, Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami, menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM pengawas secara berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mengawal kualitas demokrasi di tingkat lokal. Menurutnya, kompleksitas aturan kampanye dan kerawanan dana pemilu menuntut pengawas untuk memiliki ketelitian serta pemahaman hukum yang mendalam.

"Penguatan materi ini sangat krusial bagi kami. Dengan memahami secara komprehensif celah-celah kerawanan mulai dari manajemen logistik, verifikasi, hingga regulasi dana kampanye dan disinformasi digital, jajaran Bawaslu Lombok Barat dapat mengambil langkah pencegahan dan pengawasan yang lebih progresif serta berintegritas," ujar Rizal.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Lombok Barat, Abdurrahman, menyoroti pentingnya ketegasan struktur pengawasan di lapangan dalam menghadapi potensi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Bekal substansi tata kelola tahapan ini memastikan kesiapan mental dan teknis pengawas kita agar senantiasa berpijak pada regulasi, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Lombok Barat, Hesty Rahayu, menambahkan bahwa pendalaman materi ini juga memperkuat kesiapan kelembagaan dalam mengantisipasi tantangan pengawasan modern, termasuk dinamika kampanye digital dan akurasi logistik pemilu. "Sinergi dan ketajaman analisis pengawasan harus terus ditingkatkan agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai koridor hukum yang adil bagi seluruh peserta pemilu," ungkap Hesty.

Melalui keikutsertaan aktif ini, Bawaslu Lombok Barat optimis dapat terus meningkatkan profesionalisme kelembagaan demi mewujudkan pengawasan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di Kabupaten Lombok Barat.