Dalami UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Lombok Barat Kaji Tantangan Pengawasan Pemilu

Gerung, Rabu, 11 November 2026 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan diskusi dan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Bab II Pasal 89 sampai dengan Pasal 93. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WITA, dengan dihadiri oleh Koordinator Sekretariat beserta jajaran staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Diskusi ini menjadi ruang untuk mengkaji lebih mendalam substansi regulasi yang mengatur kelembagaan, keanggotaan, serta tugas dan wewenang Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Pembahasan tidak hanya berfokus pada pemahaman normatif terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan yang berpotensi muncul dalam implementasinya di lapangan.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Salah satunya berkaitan dengan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota legislatif yang hingga saat ini masih menjadi bahan kajian, khususnya mengenai dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan Bawaslu untuk terlibat dalam proses tersebut. Peserta juga mendalami ketentuan Pasal 89 ayat (1), terutama frasa pengawasan penyelenggaraan Pemilu, untuk mengkaji apakah proses PAW dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu, pembahasan Pasal 89 ayat (4) turut menyoroti penggunaan frasa tetap dalam ketentuan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Diskusi juga mengangkat kemungkinan skema pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan proses pergantian anggota Bawaslu RI apabila pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan yang direncanakan.

Pada pembahasan Pasal 90 ayat (1), peserta menyoroti masa jabatan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang relatif singkat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian, khususnya ketika muncul sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), karena keterangan maupun hasil pengawasan PTPS berpotensi sulit diperoleh apabila masa tugasnya telah berakhir. Sementara itu, Pasal 91 menjadi bahan diskusi terkait penentuan skala kebutuhan dan jumlah pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Tidak kalah penting, pembahasan Pasal 93 huruf e menyoroti tantangan pengawasan terhadap praktik politik uang yang diduga memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) maupun penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Isu ini memunculkan diskusi mengenai sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan fasilitas dan program pemerintah demi kepentingan politik elektoral.

Melalui kegiatan diskusi dan kajian ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap regulasi kepemiluan, sekaligus mengembangkan perspektif kritis terhadap berbagai dinamika dan tantangan pengawasan Pemilu. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan pengetahuan bagi jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemahaman hukum kepemiluan, serta mendorong budaya diskusi dan kajian regulasi sebagai landasan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.