BAWASLU LOBAR Hadiri Pleno PDPB Triwulan I 2026, Soroti Data Coklit Kategori Meninggal yang Ternyata Masih Hidup

Gerung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat pada Kamis, 2 April 2026, di ruang rapat KPU Lombok Barat, Kecamatan Gerung.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Lombok Barat Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Samsul Hadi, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Hesty Rahayu, beserta jajaran staf.

Dalam forum pleno, Bawaslu menyoroti dinamika data pemilih, khususnya penurunan data dari triwulan sebelumnya serta temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit). Samsul Hadi mengungkapkan adanya data pemilih yang berstatus meninggal dunia, namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, yang bersangkutan masih hidup.

“Pertanyaannya, apakah kesalahan ini bersumber dari pusat atau terjadi di tingkat kabupaten? Selain itu, bagaimana jaminan akuntabilitas terhadap publik atas data yang keliru tersebut, termasuk enam data yang ditemukan masih hidup,” ujar Samsul.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan KPU Lombok Barat, Wawan Fatriawan, menjelaskan bahwa selisih data antara Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya, terutama karena proses berlangsung pada bulan Ramadan. Ia juga menyebutkan bahwa proses coklit baru difokuskan pada tiga kecamatan terdekat dan akan dilanjutkan ke tujuh kecamatan lainnya pada triwulan berikutnya.

Terkait data kategori meninggal yang ternyata masih hidup, KPU mengakui adanya kesalahan input data. Beberapa data tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk data nonaktif yang keliru dimasukkan sebagai data meninggal dunia. Dari hasil identifikasi, terdapat enam orang yang masih hidup serta 13 data yang mengalami kesalahan input. KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan perbaikan serta akan melaksanakan coklit ulang terhadap data nonaktif tersebut.

Sementara itu, perwakilan Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, Aditya, menjelaskan bahwa sebagian data tersebut merupakan data anomali yang tidak memiliki nomor Kartu Keluarga (KK). Ia menambahkan bahwa data nonaktif juga berasal dari hasil penyandingan data oleh Direktorat Jenderal Dukcapil dengan instansi lain, sehingga memerlukan verifikasi ulang.

“Data anomali ini cukup banyak dan beragam. Kami akan melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan keaktifannya, meskipun dengan keterbatasan tim,” jelasnya.

Di sisi lain, Hesty Rahayu menekankan pentingnya perbandingan data antartriwulan guna mencegah terulangnya kesalahan serupa. Ia juga mendorong adanya penyandingan data yang lebih rutin antarinstansi, seperti Dukcapil, Lapas, dan Polri, serta pengetatan proses input data.

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kesbangpoldagri, Polres Lombok Barat, Polresta Mataram, Dinas Dukcapil, Lapas Kelas IIA Mataram, serta perwakilan Dandim 1606/Mataram.

Dalam arahannya, Rudi Iskandar menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan validitas data pemilih. Ia juga meminta penyusunan kronologis terkait data bermasalah sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Sinergi lintas lembaga sangat penting untuk meminimalisir kesalahan data pemilih, termasuk dalam mengantisipasi data ganda maupun data tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 ini akan diumumkan secara terbuka melalui laman resmi dan media sosial KPU Kabupaten Lombok Barat guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.