Bawaslu Lobar Dorong Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan dalam Demokrasi Indonesia

Gerung, 8 Agustus 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat terus mendorong penguatan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dan perempuan, dalam membangun demokrasi yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Hesty Rahayu, saat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa (FM) Lombok Barat dengan tema “Gender dan Feminisme dalam Demokrasi di Indonesia”, yang berlangsung di Pondok Pesantren Najmul Huda, Banyu Urip, pada Sabtu (8/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Hesty Rahayu menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Menurutnya, perempuan memiliki kekuatan dan potensi besar untuk mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan pembangunan demokrasi.

“Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi pemimpin. Perempuan bukanlah pihak yang lemah. Perempuan justru dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun keluarga, masyarakat, maupun bangsa,” ujar Hesty.

Ia menjelaskan, hubungan antara kepemimpinan, gender, dan feminisme dapat dilihat dari bagaimana peran, karakter, serta nilai-nilai sosial yang melekat pada laki-laki maupun perempuan dapat membentuk gaya kepemimpinan seseorang.

Menurut Hesty, secara umum tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas kepemimpinan berdasarkan gender. Namun, konstruksi gender dapat memengaruhi pendekatan, pola komunikasi, serta tantangan struktural yang dihadapi seseorang ketika menjalankan peran dalam organisasi maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Hesty menegaskan bahwa keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi serta pengambilan kebijakan tidak semata-mata untuk memenuhi kuota. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak politik perempuan untuk turut menentukan arah pembangunan dan kehidupan demokrasi.

“Di era modern, keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kuota. Lebih dari itu, perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam membangun demokrasi yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif,” jelasnya.

Hesty juga menyoroti budaya patriarki sebagai salah satu tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh ruang kepemimpinan. Kultur yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam memimpin kelompok masyarakat masih ditemukan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Menurutnya, masih terdapat pandangan yang membatasi perempuan pada peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Padahal, perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Perempuan memiliki potensi yang besar dalam membangun bangsa. Karena itu, ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan harus terus diperkuat,” katanya.

Ia menambahkan, perspektif gender semestinya tidak menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam memimpin. Hal yang lebih penting adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh positif, menginspirasi, serta memberdayakan orang lain.

“Pada akhirnya, bukan gender yang menentukan kesuksesan seseorang sebagai pemimpin, tetapi bagaimana seseorang mampu memberikan pengaruh, menginspirasi, dan memberdayakan orang lain,” tegas Hesty.

Dari hasil diskusi dan konsolidasi tersebut, terdapat sejumlah tindak lanjut yang diharapkan dapat dilakukan. Salah satunya adalah mendorong mahasiswa FM Lombok Barat untuk memperkuat kolaborasi dan membangun kerja sama yang baik, baik di internal organisasi maupun dengan berbagai elemen masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang partisipasi mahasiswa dalam kehidupan sosial dan demokrasi sekaligus membangun kepemimpinan generasi muda yang inklusif dan berintegritas.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyatakan keterbukaannya untuk terus berkolaborasi dengan mahasiswa FM Lombok Barat, khususnya dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, serta melakukan diskusi mengenai kepemiluan dan pengawasan partisipatif.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Lombok Barat berharap mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari proses demokrasi sebagai pemilih, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengawal demokrasi, mendorong kesetaraan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang edukasi dan konsolidasi antara Bawaslu dan generasi muda dalam membangun pemahaman bahwa demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang gender.