Bawaslu Lobar Ajak Aktivis Muda Kawal Demokrasi Melalui Pendidikan Politik

Gerung – Bawaslu Kabupaten Lombok Barat kembali menghadirkan Podcast Edukasi Demokrasi pada episode ke-18 yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Senin (09/02/2026). 

Pada episode kali ini, Bawaslu menghadirkan narasumber dari kalangan aktivis mahasiswa, Lalu Sila Maulana Waizati, wisudawan STAI Darussalam Bermi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Maulana juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Barat serta pernah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bawaslu Lombok Barat pada bulan september - oktober 2024 lalu.

Dalam perbincangan tersebut, Maulana menyampaikan pandangannya mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Ia menilai demokrasi sebagai “ruang yang hidup” yang harus memberikan tempat bagi suara-suara kritis masyarakat.

“Demokrasi akan kehilangan makna ketika kritik rakyat mulai dipinggirkan dan ruang partisipasi publik semakin menyempit,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam praktik demokrasi, salah satunya politik uang (money politics). Menurutnya, praktik tersebut menjadi ancaman serius bagi kedaulatan rakyat.

“Saya mengibaratkan politik uang sebagai noda membandel yang merusak esensi kedaulatan rakyat, karena suara pemilih kerap dipengaruhi oleh imbalan materi,” tegasnya.

Maulana menambahkan bahwa praktik politik uang tidak terlepas dari persoalan korupsi yang hingga kini masih menjadi hambatan besar dalam pembangunan bangsa.

Selain itu, ia mendorong agar peran Bawaslu tidak hanya aktif pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga lebih masif dalam melakukan sosialisasi pada masa non-tahapan. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula di tingkat SMA dan masyarakat umum, guna menekan angka golongan putih (golput) serta meningkatkan pemahaman tentang demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Menanggapi hal tersebut, Host Podcast Bawaslu Lombok Barat, Lalu Imam Setiadi, menyambut baik masukan dari kalangan mahasiswa dan aktivis muda. Ia menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Bawaslu berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dan pemuda sebagai mitra strategis dalam mengawal proses demokrasi,” jelas Imam.

Pengawasan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam menangkal berbagai isu negatif seperti penyebaran hoaks dan politisasi isu SARA yang kerap muncul dalam setiap perhelatan politik. Dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga pengawas dan masyarakat, diharapkan kualitas demokrasi di Lombok Barat semakin baik, inklusif, dan berintegritas.

Sebagai penutup, Maulana mengajak seluruh aktivis muda untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap langkah dan gerakan mahasiswa harus berorientasi pada perubahan nyata demi kepentingan rakyat serta masa depan demokrasi yang lebih sehat.