Bawaslu Sosialisasi Identifikasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja BPKP Tahun 2019

Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten L:ombok Barat, Ma’rifatullah, M.Pd mengikuti Sosialisasi identifikasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP Tahun 2019

Gerung, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat – Bawaslu Lombok Barat Mengikuti Sosialisasi Identifikasi Dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja BPKP Tahun 2019 Pada Bawaslu Provinsi NTB. kegiatan diselenggarakan pada kamis 8/10/2020 melalui Daring. Dalam sosialiasi tersebut dihadiri oleh Kasubag Keuangan Bawaslu RI, Tim Pemeriksa BPKP Bawaslu Rim, Kepala Kesekretariatan beserta Kasubag Bawaslu Provinsi NTB dan Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-NTB beserta staf/operator RKA/KL.

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka lansung oleh Kepala Kesekretariatan Bawaslu Provinsi NTB Lalu Ahmad Yani. Dalam Sambuatnnya, Ahmad Yani Menyampaikan bagwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota tentang pengelolaan keuangan kedepannya di lingkungan Bawaslu menjadi lebih baik dan Mengetahui Lebih Tindak Lanjut Hasil Reviu Akuntabiltas Keuangan Dan Kinerja BPKP Kepada Seluruh Kabupaten Kota Se-NTB, Lebih Khusus Bawaslu Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang belum menyelesaiakan dan menyerahkan hasil Reviu akuntabilitas keuangan dan kinerja BPKP tahun 2019.

Terpisah, Dalam Sosialiasi Tersebut Tim Pemeriksa Keuangan Bawaslu Ri Agustin Rafika Sari selaku narasumber menguraikan Dasar-dasar  Hukum dalam pengelolaan keuangan seperti,  PP No 60 Tahun 2008 Tetang System Pengendalian Internal Pemerintah, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Dari AAIPI, Peraturan BPK No 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK,Dan Perbawaslu No 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekerungan Perbendahraan Dilingkungan Bawaslu

Lebih lanjut Agustin menerangkan beberapa  poin penting yang sering menjadi temuan untuk diperhatikan oleh  LHP BPKP tahun 2019 seperti, buku saksi parpol dan buku saksi pasangan Capres dan Cawapres yang tidak tersalurkan, administrasi pertanggungjawaban yang belum tertib, bendahara pengeluaran menyimpan uang tunai diatas Rp 50 juta pada akhir bulan tanpa disertai surat pernyataan, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai seperti(survey harga, HPS, KAK/TOR).

Untuk kedepannya Bawaslu Kabupaten Kota Se-NTB untuk memperhatikan aturan-aturan yang baru Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada pemeriksaan kedepannya ungkapnya.

Agustin juga menambakan bahwa bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan dan menyerahkan dokumen-dokumen hasil reviu diberikan tenggang waktu selama dua minggu kedepan untuk segera menyerahkan ke -Bawaslu RI melalui laman/link Bawaslu RI yang tersedia tutupnya.

Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 10.00 Wib ini dihadiri lansung oleh Kordiv SDMO” Ma’rifatullah, Kepala Kesekretariatan Ahmad Darmawan, beserta operator Keuangan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Penulis : Budi

Editor  : Yun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *